JDIH LABUHANBATU SELATAN

JDIH LABUHANBATU SELATAN

PADA ERA TEKNOLOGI INFORMASI SAAT INI PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI ADALAH MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI, MENGINGAT KEBUTUHAN INFORMASI YANG DAPAT DIPEROLEH SECARA MUDAH DAN CEPAT MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN BAGI PEMERINTAH UNTUK DAPAT MENYEDIAKAN DAN MENYEBARLUASKAN SELURUH INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKANNYA. PENYEBARAN INFORMASI INI SANGAT DIPERLUKAN, MENGINGAT HUKUM/ATURAN TIDAK AKAN MEMPUNYAI ARTI JIKA TIDAK ADA YANG MENGETAHUINYA. HAL INI SEJALAN DENGAN AMANDEMEN UUD 1945 PASAL 28F YANG BERBUNYI: "SETIAP ORANG BERHAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UNTUK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UNTUK MENERIMA, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YANG TERSEDIA."

SEIRING DENGAN TUNTUTAN ARUS INFORMASI YANG DEMIKIAN MAJU, SUDAH SEHARUSNYA KETERLAMBATAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI HUKUM TIDAK TERJADI LAGI, BAIK MENGENAI INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN NON PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. NAMUN DALAM KENYATAANNYA KITA MASIH MERASA SULIT UNTUK MENDAPATKAN AKSES INFORMASI HUKUM DIMAKSUD. UNTUK ITULAH PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERUSAHA UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM MEMENUHI KETERSEDIAAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN SELURUH UNSUR LAPISAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES SEGALA BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH JIKA SEWAKTU-WAKTU DIPERLUKAN.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG BERBASIS WEB DAN JARINGAN INTERNET INI ADALAH MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI ASPEK OTOMASI DALAM RANGKA PENGELOLAAN JDIH, MENGINGAT BAHAN DOKUMENTASI HUKUM AKAN TERUS BERTAMBAH BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA DAN SEMAKIN BANYAKNYA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, SEHINGGA PENGELOLAAN YANG SELAMA INI DILAKSANAKAN SECARA MANUAL DIRASAKAN SUDAH TIDAK MEMADAI LAGI.

UNTUK ITU PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERUS BERUPAYA MEWUJUDKANNYA MELALUI PELAKSANAAN KEGIATAN JDIH YANG DIKELOLA SECARA PROFESSIONAL AGAR DALAM PELAKSANAANNYA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT SERTA MENDAPATKAN HASIL YANG LEBIH BAIK DENGAN SASARAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG NYATA DALAM PELAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM.

KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM DIATUR PULA DALAM KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG JUGA SEJALAN DENGAN FUNGSI JDIH PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN YAKNI SEBAGAI :

  • SALAH SATU UPAYA PENYEDIAAN SARANA PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM;
  • UNTUK MENINGKATKAN PENYEBARLUASAN DAN PEMAHAMAN PENGETAHUAN HUKUM;
  • UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DAN PENELUSURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BAHAN DOKUMENTASI HUKUM LAINNYA; DAN
  • UNTUK MENINGKATKAN PEMBERIAN PELAYANAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM.

DIDASARI PADA URAIAN DIATAS, BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN DALAM PROSES PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SECARA CEPAT DAN EFISIEN KEPADA SELURUH PENCARI INFORMASI DAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN, PERLU MENYEDIAKAN SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM DENGAN MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM YANG MENGGUNAKAN SARANA MEDIA INFORMASI YANG BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS JARINGAN INTERNET.